Dalam lingkup kebijakan publik, terdapat sedikit program yang benar-benar mampu mencakup tiga aspek krusial, yaitu kesehatan, keadilan sosial, dan kepercayaan publik. Salah satu program yang berhasil menyentuh ketiganya adalah Program Makan Bergizi (MBG) di sekolah.
Apabila dijalankan dengan tepat, manfaatnya akan sangat signifikan: menurunkan angka kelaparan, meningkatkan hasil belajar peserta didik, dan membangun modal manusia sejak usia dini.
Akan tetapi, apabila implementasi dilakukan secara terburu-buru dan tanpa persiapan yang matang, bukan manfaat yang didapat, malah risiko kesehatan biologis dan menurunnya kepercayaan publik yang akan muncul.
Program MBG sesungguhnya lahir dari niat yang patut diapresiasi, yakni memperbaiki kondisi gizi anak-anak dan mengurangi angka stunting yang hingga saat ini masih menjadi masalah besar di Indonesia.
Sayangnya, dalam beberapa bulan pertama pelaksanaan MBG, berbagai masalah mulai muncul, salah satunya adalah kasus keracunan makanan siswa di beberapa daerah seperti Cianjur, Nganjuk, Bantul, dan Sukoharjo.
Baca juga: Karut-marut MBG
Gejala yang dilaporkan pun serupa, seperti muntah, pusing, dan diare. Beberapa siswa bahkan melaporkan bahwa lauk yang diberikan berbau tidak sedap atau nasi yang terasa asam sebelum dikonsumsi.
Kasus ini tidak hanya sekadar masalah logistik, namun lebih kepada kegagalan sistemik yang menunjukkan adanya kesenjangan antara ambisi kebijakan dan kesiapan infrastruktur pendukung.
Program dan Tanggung Jawab Keamanan Pangan
Dari perspektif kesehatan masyarakat, keracunan makanan sebenarnya merupakan jenis masalah yang dapat dicegah namun sering kali diabaikan, terutama dalam program sosial yang berskala besar.
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), keamanan pangan merupakan fondasi utama dalam menjaga kesehatan anak, khususnya dalam konteks sistem pendidikan.
Indonesia sebenarnya sudah memiliki regulasi yang cukup lengkap terkait hal ini. Salah satunya tercantum dalam Permenkes No. 1096 tahun 2011 yang menyatakan bahwa makanan siap saji yang tidak segera dikonsumsi harus disimpan pada suhu aman, yaitu di bawah 5 derajat Celsius untuk makanan dingin dan di atas 60 derajat Celsius untuk makanan panas.
Rentang suhu antara 5 hingga 60 derajat Celsius dikenal sebagai “zona bahaya” karena pada suhu tersebut, bakteri patogen seperti Salmonella, E. coli, dan Listeria dapat berkembang dengan sangat cepat.
Namun faktanya, di lapangan, banyak penyedia jasa katering yang belum memiliki sertifikasi, distribusi dilakukan tanpa menggunakan kotak pendingin, dan makanan sering kali tiba di sekolah berjam-jam sebelum waktu konsumsi.
Baca juga: Kasus Keracunan Program MBG Disorot, BGN Latih 10.000 Relawan SPPG
Sebuah studi yang dipublikasikan dalam Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia (2022) menyebutkan, 32% penyedia makanan sekolah di wilayah Jawa tidak memenuhi standar sanitasi dan kebersihan dasar (hygiene).
Pelanggaran yang paling umum terjadi antara lain tidak adanya pelatihan bagi penjamah makanan, tidak adanya sistem pencatatan suhu, serta penggunaan metode penyimpanan makanan yang tidak sesuai prosedur.
Namun, perlu diingat bahwa program makan bergizi ini bukanlah ide yang buruk. Justru, program ini sangat relevan dengan komitmen Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 2 (Tanpa Kelaparan) dan Tujuan 3 (Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik).