Komisi C DPRD DKI Jakarta menyelenggarakan pertemuan evaluasi bersama Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD guna menilai kualitas pelayanan kesehatan pada Rabu, 28 Mei 2025. Dalam rapat tersebut, DPRD DKI Jakarta menekankan adanya ketidaktelitian dalam memberikan informasi kepada pasien yang sedang menunggu tindakan medis.

“Kemarin saya menemukan bahwa sumber daya manusia kurang memadai. Jika jumlah staf tidak mencukupi, hal ini tentu berdampak pada kualitas pelayanan. Selain itu, komunikasi juga buruk. Kami melihat calon pasien menumpuk, namun tidak ada komunikasi yang jelas,” ujar Kenneth di gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Mei 2025.

Banyak pasien ditempatkan di ruang transit tanpa penjelasan yang jelas, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah mereka ditelantarkan. Oleh karena itu, edukasi dan komunikasi yang efektif dianggap sebagai kunci untuk mengurangi keluhan masyarakat.

“Masyarakat ditempatkan di ruang transit untuk menunggu kamar atau ruang IGD. Namun, pihak rumah sakit tidak memberikan penjelasan mengenai ruang tersebut. Hal ini kerap menimbulkan keluhan, karena masyarakat merasa diabaikan. Cobalah untuk jujur dan terbuka. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan edukasi yang baik,” jelas Kenneth.

Dalam rapat tersebut, anggota DPRD, Hardiyanto Kenneth, menekankan agar ego sektoral dalam manajemen rumah sakit tidak lagi mengganggu layanan. Menurutnya, persaingan jabatan di antara ASN tidak boleh berdampak buruk pada pasien.

Kenneth menyerukan agar masalah internal segera diperbaiki agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban. Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya komunikasi yang baik dan sikap terbuka dalam mengelola rumah sakit.