Petugas kesehatan sedang melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Beji, Depok, Jawa Barat, pada Senin (10/2/2025). Foto: MI/Susanto

Jakarta: Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem di Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, mengemukakan berbagai tantangan dalam pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis yang dijalankan oleh pemerintah. Masalah utama meliputi kesiapan anggaran, akuntabilitas sumber daya manusia (SDM), serta ketersediaan fasilitas kesehatan (faskes) yang memadai.

“Kami dari Fraksi NasDem mengucapkan terima kasih atas masukan yang telah diberikan, karena ini penting bagi kami untuk bisa menyampaikan permasalahan tersebut kepada pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan,” ungkap Irma dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR bersama sejumlah asosiasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2025.

Anggota Legislatif NasDem dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II (Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Muaraenim, Lahat, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih, dan Penukal Abab Lematang Ilir) tersebut menjelaskan bahwa kesiapan anggaran merupakan faktor kunci dalam kesuksesan program kesehatan. Selain itu, komitmen SDM baik di tingkat pusat maupun daerah juga perlu dipastikan agar program tersebut dapat berjalan secara efektif.

“Masalah utamanya menurut saya ada pada anggaran, kesiapan anggaran. Kemudian yang kedua, akuntabilitas semua SDM dan komitmen SDM dari pusat maupun daerah dalam menjalankan program ini,” tegasnya.

 

Irma juga menekankan pentingnya kesiapan fasilitas kesehatan, termasuk tenaga medis, dokter spesialis, dan subspesialis. Program pemeriksaan kesehatan gratis tidak akan berjalan optimal jika tenaga medis dan alat kesehatan tidak tersedia di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) maupun rumah sakit.

“Kesiapan SDM terkait dengan keberadaan dokter, spesialis, dan subspesialis. Kalau alatnya tidak ada, programnya pun tidak akan berjalan. Ini yang akan kami sampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan,” jelasnya.

Selain itu, ketersediaan obat-obatan di fasilitas kesehatan juga menjadi hal penting. Ia menekankan bahwa banyak obat yang belum tersedia di FKTP maupun rumah sakit, sehingga memengaruhi efektivitas layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

“Ini yang saya tangkap, kami akan sampaikan kepada Kementerian Kesehatan untuk ditindaklanjuti agar tantangan dalam pemeriksaan kesehatan dapat diatasi dengan baik,” ujarnya.

Irma menegaskan bahwa Komisi IX DPR berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan program tersebut dan memastikan bahwa pemerintah tidak meluncurkan program tanpa kesiapan regulasi dan anggaran yang memadai.

“Tanpa SDM yang cukup, tanpa obat-obatan yang memadai, tanpa alat kesehatan yang tersedia, program ini tidak akan berjalan. Ini yang akan kita sama-sama kawal,” tegasnya.

“Kami akan menyampaikan kepada pemerintah, jangan mengeluarkan program jika regulasinya belum selesai dan anggarannya belum tersedia,” pungkasnya.