Andi Afdal Abdullah, Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum BPJS Kesehatan (tengah). Foto: Istimewa.
Jakarta: BPJS Kesehatan tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Berbagai terobosan telah diimplementasikan, antara lain sistem antrian online, konsultasi jarak jauh, penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam layanan, digitalisasi pemeriksaan riwayat kesehatan, serta verifikasi data biometrik.
“Upaya ini didukung oleh kehadiran Portal Informasi Fasilitas Kesehatan (PIF) yang memonitor status klaim, alur pembayaran, dan kualitas layanan secara transparan dan langsung,” jelas Andi Afdal Abdullah, Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan, pada Selasa, 15 Juli 2025.
Pernyataan ini disampaikan Andi Afdal dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Rakornas Fokal IMM) yang digelar di Depok, Jawa Barat.
Ia juga menekankan pentingnya prinsip-prinsip integritas, kerja sama, pelayanan unggulan, dan inovasi (Inisiatif) dalam mewujudkan layanan JKN yang manusiawi dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar budaya kerja di BPJS Kesehatan.
“Mengelola program sebesar JKN tidak hanya tentang sistem, tetapi juga tentang kekuatan nilai-nilai yang dipegang teguh untuk memaksimalkan setiap layanan,” ungkapnya.
Andi menyebutkan bahwa BPJS Kesehatan juga telah meluncurkan i-Care JKN sebagai alat untuk melacak riwayat perawatan medis yang dapat diakses oleh tenaga kesehatan secara digital. Aplikasi ini memfasilitasi kolaborasi antar dokter dalam memberikan perawatan menyeluruh berbasis data.
Hingga 1 Juli 2025, Program JKN telah mencakup 280,1 juta orang atau sekitar 98,32 persen populasi Indonesia. Pencapaian ini menjadikan Indonesia sebagai penyelenggara sistem jaminan kesehatan universal terbesar di dunia yang dijalankan oleh satu lembaga penyelenggara.
Andi menegaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai JKN. Ia menekankan bahwa keberlanjutan program ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi harus menjadi gerakan kolektif.
“Keberlanjutan JKN hanya bisa terwujud jika kita membangun kerja sama yang seimbang dan gotong royong yang terstruktur,” kata dia.