Beberapa fakultas kedokteran (FK) di Indonesia baru-baru ini menyuarakan keprihatinan terkait masalah dalam pendidikan kedokteran dan layanan kesehatan di negeri ini, termasuk isu kolegium yang dikabarkan berada di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan.
Di antara yang mengungkapkan keprihatinan tersebut adalah FK Universitas Sebelas Maret (UNS), FK Universitas Indonesia, FK Universitas Padjadjaran, FK Universitas Airlangga, FK Universitas Hasanuddin, hingga FK Universitas Gunadarma. Mereka menyatakan kecewa karena tidak dilibatkan dalam proses pengisian kolegium.
Suara keprihatinan ini sejalan dengan sidang uji materi Undang-Undang (UU) Kesehatan yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Sukman Tulus Putra, ahli yang dihadirkan oleh Djohansjah Marzoeki (pemohon), menyatakan bahwa pemindahan kolegium dari organisasi profesi ke Kementerian Kesehatan telah menghilangkan independensi lembaga ilmiah tersebut.
Menanggapi hal ini, Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa posisi kolegium justru lebih independen. Sebelum diterbitkannya UU 17/2023 tentang Kesehatan, kolegium berada di bawah organisasi profesi. Kini, kolegium menjadi bagian dari Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dengan demikian, kolegium tidak berada di bawah kendali Kementerian Kesehatan. Sesuai dengan UU 17/2023 dan peraturan turunannya, kolegium tetap merupakan perkumpulan para ahli di bidang ilmu kedokteran tertentu yang beroperasi secara independen.
Selain isu kolegium, keprihatinan lain yang disampaikan oleh beberapa fakultas kedokteran di Indonesia adalah keterlibatan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam pengelolaan pendidikan tenaga medis, khususnya dokter spesialis.
Menkes Budi dianggap terlalu ikut campur dalam hal ini. Sejumlah guru besar fakultas kedokteran berpendapat bahwa Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi seharusnya lebih banyak terlibat dalam merancang dan mengelola pendidikan kedokteran. Menkes juga dinilai berlebihan ketika mengusulkan pendirian program studi pendidikan dokter spesialis (PPDS) hospital-based di rumah sakit pendidikan yang saat ini sudah digunakan oleh fakultas kedokteran (university-based).
Dikhawatirkan akan terjadi dualisme sistem pendidikan jika di satu rumah sakit terdapat dua program, yaitu university-based dan hospital-based. Tidak menutup kemungkinan akan timbul perbedaan perlakuan terhadap mahasiswa kedokteran yang sedang melakukan praktik di sana.
Para guru besar fakultas kedokteran juga menilai bahwa PPDS university-based tidak diperlukan mengingat pendidikan spesialis saat ini sudah berbasis rumah sakit. Terlebih lagi, 90% proses pembelajaran berlangsung di rumah sakit pendidikan.
Dalam menghadapi ketegangan yang terjadi di dunia kesehatan Indonesia saat ini, sebaiknya dicari solusi terbaik agar situasi dapat mereda. Sambil menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi, kedua belah pihak yang berselisih seharusnya duduk bersama dan mengedepankan kepentingan publik di atas segalanya.
Seperti besi yang diasah dengan besi hingga menjadi tajam, semoga polemik ini dapat menjadi sarana untuk saling menguatkan dan memperbaiki. Bukan didasari oleh nafsu untuk berebut keuntungan dan kekuasaan, melainkan demi Indonesia yang lebih sehat dan lebih sejahtera.
Masyarakat luas tidak boleh dirugikan oleh pertarungan kepentingan di dunia kedokteran. Publik bagaikan seekor pelanduk, hewan kecil yang lemah, yang tidak boleh mati terinjak akibat perkelahian gajah melawan gajah. Jangan sampai hal itu terjadi tanpa ada penyelesaian.