Kepala BPOM Taruna Ikrar. Metrotvnews.com/Candra Yuri Nuralam
Jakarta: Badan POM telah mengeluarkan Peraturan BPOM Nomor 1 Tahun 2025 tentang Panduan Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2025. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta menjamin pengelolaan dana operasional yang transparan dan akuntabel.
Peraturan ini menjadi acuan bagi BPOM dan dinas kesehatan dalam mengelola dana BOK yang digunakan untuk mendukung program prioritas pengawasan obat dan makanan.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menekankan bahwa regulasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Melalui peraturan ini, BPOM berupaya memastikan bahwa setiap rupiah dari dana Bantuan Operasional Kesehatan digunakan secara efisien dan tepat sasaran.
“Dengan pengelolaan yang baik, kita dapat meningkatkan perlindungan masyarakat dari produk yang berpotensi membahayakan kesehatan,” ungkapnya dalam pernyataan resmi, Selasa, 25 Februari 2025.
Peraturan BPOM Nomor 1 Tahun 2025 secara detail mengatur mekanisme pengelolaan dan penggunaan dana BOK untuk pengawasan obat dan makanan. Beberapa aspek utama yang diatur meliputi pengawasan terhadap pemenuhan komitmen industri rumah tangga pangan (IRTP) 3 hingga 6 bulan setelah diterbitkannya Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).
Pengawasan ini mencakup bimbingan teknis mengenai keamanan pangan bagi pelaku usaha, serta pemeriksaan fasilitas IRTP untuk memastikan pemenuhan komitmen dan pendampingan dalam penerapan corrective action and preventive action.
Selain itu, pengawasan post-market (setelah produk beredar) meliputi pemeriksaan sarana dan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik bagi IRTP. Pemantauan produk pangan industri rumah tangga dilakukan melalui pengujian sampel serta pengawasan iklan dan tindak lanjutnya.
Peraturan ini juga mengatur penggunaan dana BOK dalam kegiatan pengawasan apotek dan toko obat untuk memastikan pemenuhan standar dan persyaratan yang menjadi fokus utama dalam regulasi ini.
Dari sisi pengelolaan anggaran, peraturan ini memberikan panduan komprehensif mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan penggunaan dana. Untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas, BPOM juga menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan secara berkala.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang didanai oleh BOK benar-benar meningkatkan efektivitas pengawasan di lapangan. Dengan adanya regulasi ini, kami berharap proses pengawasan dapat berjalan lebih terstruktur dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” jelas Taruna.
Dalam pelaksanaannya, BPOM akan terus melakukan sosialisasi kepada dinas kesehatan, pelaku usaha, dan masyarakat agar pemahaman terhadap regulasi ini semakin baik. Selain itu, mekanisme pengawasan dan evaluasi akan ditingkatkan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana operasional berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dana operasional ini mendukung pengawasan obat dan makanan di 405 kabupaten/kota, sejalan dengan prioritas pembangunan infrastruktur daerah pada tahun 2025. Dana ini juga menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan tugas pengawasan obat dan makanan di daerah, yang sumber utamanya tetap berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni.
“Kami akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak agar implementasi peraturan ini berjalan lancar. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ini menjadi prioritas kami,” tutup Taruna.