Pakar pendidikan, Ubaid Matraji, memberikan kritik terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengenai penerapan pendidikan militer bagi siswa yang dianggap bermasalah. 

Menurut Ubaid, pembentukan karakter siswa seharusnya dilakukan melalui pendekatan dialogis yang selaras dengan kurikulum pendidikan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan esensial antara metode pendidikan militer dan pendidikan sipil. 

Di samping itu, kebijakan ini juga dikhawatirkan dapat berdampak negatif pada kondisi psikologis siswa yang diberi label sebagai anak nakal dan merasa seperti sedang menjalani hukuman di lingkungan militer. 

“Mereka tiba-tiba dihukum, dicap sebagai anak nakal, dan dipisahkan dalam barak militer. Akibatnya, sebagian besar anak-anak ini akan merasa bahwa mereka sedang dihukum, bahwa mereka sedang menjalani masa hukuman. Hal ini tentu akan memengaruhi perkembangan psikologis mereka,” jelas Ubaid.

 

Menanggapi berbagai tanggapan pro dan kontra terkait kebijakan pendidikan militer bagi siswa bermasalah, Dedi Mulyadi mengaku sudah terbiasa. Ia meyakini bahwa dampak positif dari gagasannya ini akan terlihat di masa depan.

“Sebagai pemimpin, kita harus teguh seperti batu karang. Jika ada pemikiran dan gagasan yang ditujukan untuk kebaikan bangsa, jangan pernah menyerah,” tegas Dedi Mulyadi.