Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Suhardi. Foto: MI/Ebet.
Prinsip utama seorang dokter adalah aegroti salus lex suprema, yang berarti keselamatan pasien adalah hukum tertinggi. Pada profesi ini, kondisi pasien—mulai dari sakit hingga sembuh, bahkan hidup atau mati—sebagian besar bergantung pada tindakan dokter.
Profesi dokter dihargai tinggi karena membutuhkan kecerdasan dan ketekunan yang luar biasa. Dalam profesi ini, tersimpan kepercayaan, kredibilitas, dan rasa hormat dari masyarakat.
Dokter dipercaya akan menjalankan tugas sesuai dengan sumpah yang diucapkannya. Setelah menyelesaikan pendidikan, dokter wajib mengucapkan sumpah sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan profesinya.
Dua dari sebelas butir sumpah dokter terutama menonjol. Pertama, “Saya akan mengabdikan hidup saya untuk kepentingan kemanusiaan.” Kedua, “Saya akan menjalankan tugas dengan cara yang terhormat dan bermartabat sesuai dengan status saya sebagai dokter.”
Saat ini, menjadi dokter, terutama dokter spesialis, tidak hanya sekadar panggilan untuk menyelamatkan nyawa dan kemanusiaan, tetapi juga melibatkan pertimbangan ekonomis, seperti kapan modal akan kembali. Tak sedikit dokter yang terjebak dalam gaya hidup hedonis.
Gaya hidup tersebut menjadi salah satu faktor yang menjauhkan dokter dari nilai-nilai kemanusiaan dan etika yang tercantum dalam sumpah jabatan mereka.
Belakangan ini, profesi dokter anestesi menjadi sorotan. Dokter anestesi adalah dokter spesialis yang bertanggung jawab dalam proses pembiusan sebelum pasien menjalani operasi.
Ada dua kasus yang mencuat terkait dokter anestesi. Pertama, kasus kematian ibu hamil di Rumah Sakit Umum Daerah TC Hillers Maumere, Nusa Tenggara Timur, yang disebabkan oleh ketiadaan dokter anestesi akibat masalah tunjangan. Kedua, kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh seorang calon dokter anestesi di Bandung, Jawa Barat.
Kematian ibu dan anaknya terjadi karena dua dokter anestesi di RSUD Hillers Maumere mogok kerja. Mereka menuntut tunjangan yang tidak dapat dipenuhi oleh rumah sakit karena keterbatasan keuangan daerah.
“Saya sedih mendengar ada pasien yang meninggal di RSUD hanya karena masalah tunjangan yang terlalu besar, sementara anggaran daerah terbatas,” kata Gubernur NTT Melki Laka Lena pada Jumat (11/4).
Seorang ibu hamil meninggal di RSUD TC Hillers Maumere pada Rabu (9/4) setelah operasi cesar dibatalkan karena tidak ada dokter anestesi.
Ini bukan kali pertama pasien meninggal di RSUD TC Hillers Maumere. Sebelumnya, pada 14 Januari 2025, seorang pasien juga meninggal setelah gagal menjalani operasi karena ketiadaan dokter anestesi.
Ada dua dokter anestesi di RSUD TC Hillers Maumere. Satu memilih mengundurkan diri, dan yang lain tidak memperpanjang kontrak karena masalah tunjangan. Gubernur Melki Laka Lena telah meminta Kementerian Kesehatan mencabut surat izin praktik (SIP) kedua dokter tersebut.
Permintaan pencabutan SIP oleh Gubernur Melki Laka Lena patut diapresiasi. Profesi dokter seharusnya mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, termasuk masalah tunjangan.
Masih terkait profesi dokter anestesi, seorang mahasiswa peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) tersangkut dalam dugaan kasus pemerkosaan.
Pelaku adalah mahasiswa PPDS anestesi semester dua yang diduga memerkosa tiga korban di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Dua korban adalah pasien yang sedang dirawat, dan satu lagi adalah penunggu pasien.
Kasus kekerasan seksual ini masih dalam penyelidikan kepolisian. Pelaku telah ditahan sejak 23 Maret 2025. Selain itu, ia telah diberhentikan dari status mahasiswa PPDS dan dilarang praktik seumur hidup.
Dokter anestesi termasuk profesi yang langka di Indonesia, dengan jumlah sekitar 3.566 orang, atau rasio 0,2 dokter anestesi per 1.000 penduduk.
Indonesia memang mengalami kekurangan dokter spesialis. Menurut data Bappenas, jumlah dokter spesialis saat ini mencapai 49.670 orang. Rasio ideal adalah 0,28 per 1.000 penduduk, sehingga Indonesia masih kekurangan sekitar 29.179 dokter spesialis.
Negara ini hanya mampu menghasilkan 2.700 dokter spesialis per tahun, jauh dari kebutuhan ideal yang mencapai 32.000 dokter spesialis per tahun.
Diperlukan waktu sekitar 10 tahun untuk memenuhi kuota dokter spesialis, mengingat hanya ada 22 penyelenggara PPDS dari 115 fakultas kedokteran di Indonesia.
Masalah distribusi dokter spesialis juga menjadi tantangan. Sebagian besar dokter spesialis terkonsentrasi di Pulau Jawa dan kota-kota besar lainnya. Sekitar 59% dokter spesialis berada di Pulau Jawa, sementara 30 provinsi masih kekurangan dokter spesialis dan 34% RSUD belum memiliki tujuh spesialis dasar.
Meski kuantitas dokter spesialis menjadi masalah, namun yang lebih penting adalah bagaimana dokter memuliakan profesi mereka. Kasus terkait uang dan pelecehan seksual telah merusak citra kemuliaan profesi dokter anestesi. (Gaudensius Suhardi)