Ilustrasi. Metrotvnews.com.
Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) akan menyiapkan modul edukasi guna memperkuat peran Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) dalam upaya mencegah Pemotongan dan Perlukaan Genitalia Perempuan (P2GP). Istilah P2GP lebih dikenal sebagai sunat perempuan.
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II Kemen PPPA, Eko Novi Ariyanti, menegaskan bahwa Puspaga memiliki peran strategis sebagai layanan berbasis keluarga. Mereka dianggap mampu memberikan edukasi langsung, deteksi dini, serta mengarahkan kasus ke UPTD PPA.
“P2GP merupakan bentuk kekerasan terhadap anak perempuan yang tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apa pun, termasuk praktik simbolis yang sering dianggap ringan,” tegas Eko Novi dalam keterangan resmi, Senin, 7 Juli 2025.
Ia juga menekankan pentingnya sistem rujukan yang jelas bagi tenaga kesehatan yang menolak praktik sunat perempuan. Pendekatan edukatif dianggap lebih efektif dibandingkan pendekatan hukum yang justru dapat membuat masyarakat enggan melapor.
“Jika pendekatannya terlalu keras, masyarakat bisa menjauh. Edukasi berbasis komunitas adalah kunci,” ujar Eko Novi.
Menurutnya, Puspaga memiliki potensi besar sebagai garda terdepan dalam perubahan sosial. Hal ini terutama dalam membangun pemahaman bahwa P2GP, dalam bentuk apa pun, berisiko melanggar hak anak dan membahayakan kesehatan fisik maupun psikis mereka.
“Harapannya, melalui penyusunan modul edukasi ini, Puspaga di seluruh Indonesia dapat memiliki materi yang seragam, sensitif budaya, dan aplikatif dalam mengedukasi masyarakat. Dengan pendekatan kolaboratif dan edukatif yang menghargai kearifan lokal, Indonesia dapat bergerak lebih cepat menuju penghapusan praktik P2GP secara menyeluruh,” jelasnya.
Sementara itu, fasilitator P2GP dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Suci Maysaroh, mengungkapkan bahwa praktik P2GP, terutama yang bersifat simbolis, masih marak terjadi di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh pengaruh tradisi dan kurangnya informasi yang benar, bahkan di kalangan tenaga kesehatan dan kader.
“Sejak 2013, kurikulum kebidanan tidak lagi mengajarkan praktik P2GP. Bidan harus berani menolak karena tidak ada dasar hukum maupun manfaat kesehatannya,” ujar Suci.
Anggota Puspaga Kabupaten Bogor, Telly Yuviarly, menyampaikan bahwa pihaknya telah secara aktif menyisipkan edukasi tentang bahaya P2GP ke dalam sesi pengasuhan positif dan kesehatan reproduksi. Namun, tantangan di lapangan masih besar.
“Banyak kader belum mengetahui bahwa sunat perempuan, meskipun hanya simbolis, tetap dilarang. Dibutuhkan edukasi yang konsisten dan kontekstual,” ujar Telly.
Survei cepat terhadap 30 Puspaga menunjukkan bahwa sebagian besar belum memiliki materi edukasi khusus terkait P2GP. Selain itu, istilah sunat perempuan masih lebih dikenal dibanding P2GP. Hal ini menandakan perlunya penyamaan istilah dalam materi edukasi kepada publik.
Penyusunan modul edukasi ini diharapkan mampu memperjelas peran Puspaga dalam pencegahan P2GP, serta memberikan panduan praktis dan seragam bagi fasilitator di lapangan. Modul ini nantinya akan menjadi referensi nasional untuk edukasi keluarga dan komunitas. Selain itu, hal ini akan memperkuat kolaborasi Puspaga dengan tokoh agama, tenaga kesehatan, dan pihak terkait lainnya.