Gambar Ilustrasi. Sumber: Media Indonesia.
M. Iqbal Al Machmudi • 2 Juli 2025 18:13
Jakarta: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa telah diterima 51 laporan terkait masalah keselamatan pasien dan dugaan pelanggaran etik profesi di berbagai fasilitas kesehatan. Laporan ini mencakup periode dari tahun 2023 hingga 2025.
Dari total 51 laporan, 21 di antaranya disampaikan langsung oleh masyarakat, sementara 30 lainnya dilaporkan melalui media massa atau platform media sosial. Jenis laporan yang masuk pun bervariasi, termasuk kematian pasien, komplikasi pasca-tindakan medis, kesalahan prosedur medis atau administratif, cedera serius akibat tindakan medis, hingga pertikaian terkait informasi medis.
“Mayoritas laporan yang masuk berkaitan dengan pelanggaran SOP, ketidakmampuan tenaga kesehatan dan medis, serta masalah komunikasi dengan pasien,” ujar Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX di Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Juli 2025.
Berdasarkan laporan dari masyarakat tersebut, terdapat catatan track record rumah sakit, perawat, direktur, dan dokter yang mendapatkan keluhan untuk perbaikan standar disiplin profesi dan pelayanan.
Budi menegaskan bahwa jika terjadi malapraktik oleh tenaga kesehatan atau medis, seperti pelanggaran disiplin profesi, standar pelayanan, atau prosedur operasional, maka kasus tersebut harus melalui rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi (MDP) sebelum dilanjutkan ke pengadilan.
“Semua pelanggaran yang mengandung unsur pidana atau perdata harus diproses melalui rekomendasi MDP terlebih dahulu sebelum diajukan ke pengadilan secara resmi,” jelasnya.
Dengan demikian, jika keluarga pasien melaporkan dugaan malapraktik, penyelesaian kasus akan diutamakan melalui alternatif penyelesaian sengketa. Jika tidak dapat diselesaikan dengan restorative justice, maka proses akan dilanjutkan secara bertahap hingga ke pengadilan.
“Sanksi yang dapat diberikan dalam kasus malapraktik meliputi peringatan tertulis, kewajiban peningkatan kompetensi tenaga kesehatan atau medis, hingga pencabutan STR dan SIP,” tegasnya.
Sementara itu, Dicky Yulius Pangkey dari Pengurus Besar IDI mengatakan bahwa tantangan dalam praktik medis saat ini adalah kesulitan masyarakat membedakan antara medical error, medical negligence, medical accident, dan medical risk. Kebiasaan masyarakat yang memviralkan dugaan malapraktik di media sosial sebelum melalui proses etik atau disiplin dapat menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan.
“Selain itu, UU Nomor 17 Tahun 2023 memungkinkan pasien untuk melaporkan tenaga medis melalui tiga jalur sekaligus, yaitu etik, disiplin, dan hukum,” ungkapnya.
Kriminalisasi terhadap dokter atau tenaga medis dapat mengurangi kepercayaan masyarakat, merusak citra profesi kedokteran, dan mengganggu sistem pelayanan kesehatan.
Lebih lanjut, hal ini dapat menyebabkan ketakutan dalam menangani kasus berisiko tinggi, keengganan mengambil keputusan kritis dalam situasi darurat, penurunan mutu pelayanan kesehatan, dan bahkan merugikan pasien.