Ilustrasi. Gedung Balairung Universitas Indonesia (UI). Dokumen Humas UI.
Jakarta: Para Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) memberikan tanggapan atas beberapa pernyataan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengenai kritik terhadap kebijakan pendidikan kesehatan yang dicanangkan. Terdapat tujuh poin utama yang disampaikan oleh para Guru Besar FK UI.
Para Guru Besar FK UI menyatakan apresiasi terhadap niat Kemenkes untuk melakukan reformasi dalam sistem kesehatan. Namun, mereka menilai beberapa pernyataan dari Kemenkes perlu diperjelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Agar masyarakat memiliki pemahaman yang lengkap dan tidak salah menafsirkan sikap para Guru Besar FK UI,” tulis pernyataan resmi dari Guru Besar FK UI, dikutip pada Minggu, 18 Mei 2025.
Berikut adalah tujuh poin tanggapan Guru Besar FK UI terhadap pernyataan Kemenkes:
1. Keterlibatan FK UI dalam penyusunan kebijakan
Kemenkes menyatakan bahwa banyak lulusan FK UI dan ketua kolegium yang terlibat dalam pembuatan kebijakan.
Guru Besar FK UI menegaskan bahwa meskipun ada beberapa individu dari FK UI yang terlibat, hal tersebut tidak mewakili pandangan resmi institusi. Keterlibatan beberapa orang dalam forum kecil tidak dapat dianggap sebagai proses yang inklusif dan melibatkan semua pihak terkait. Kebijakan seharusnya dibicarakan secara menyeluruh dengan melibatkan para ahli dan institusi secara resmi.
2. Ruang dialog dan kolaborasi
Kemenkes menyatakan selalu membuka ruang untuk dialog dan kerja sama.
Menurut Guru Besar FK UI, kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya. Banyak keputusan telah diambil sebelum diskusi yang berarti terjadi. Akibatnya, dialog yang dibuka cenderung hanya bersifat formal dan tidak menjadi tempat untuk diskusi yang serius. Kolaborasi seharusnya dimulai sejak tahap perencanaan kebijakan, bukan setelah keputusan diambil.
3. Tujuan memperluas akses kesehatan
Kemenkes menyatakan bahwa tujuan reformasi adalah agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan kesehatan.
Guru Besar FK UI sepakat bahwa akses kesehatan harus merata. Namun, mereka menegaskan bahwa kualitas pendidikan dokter tidak boleh dikorbankan. Dokter harus melalui pendidikan yang berkualitas agar dapat bekerja dengan kompeten. Jika akses diperluas tetapi kualitas menurun, masyarakatlah yang akan dirugikan.
4. Posisi kolegium yang kini dianggap lebih independen
Kemenkes menyampaikan bahwa kolegium sekarang berada di bawah Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) dan bertanggung jawab langsung kepada presiden, sehingga dianggap lebih independen.
Guru Besar FK UI berpendapat bahwa jika kolegium berada langsung di bawah pemerintah, risiko tekanan politik atau kepentingan eksternal justru meningkat. Kolegium adalah lembaga ilmiah yang seharusnya bebas dari intervensi agar dapat menjaga kualitas pendidikan dan layanan secara objektif.
5. Pemilihan kolegium yang dianggap demokratis
Kemenkes menyatakan bahwa pemilihan anggota kolegium dilakukan secara langsung dan transparan.
Guru Besar FK UI menekankan bahwa yang penting adalah prosesnya harus jelas dan akuntabel. Harus ada kejelasan tentang siapa yang memilih, bagaimana prosesnya, dan bagaimana kualitas para calon dinilai.
Bahkan, ada kasus di mana Menteri Kesehatan memilih ketua kolegium langsung (Kolegium Obgyn) tanpa mempertimbangkan hasil pemilihan yang telah dilakukan.
6. Soal tuduhan kekerasan dalam pendidikan dokter spesialis
Kemenkes menyatakan ingin melindungi peserta didik dari kekerasan.
Guru Besar FK UI sepakat bahwa semua bentuk kekerasan harus dihapuskan. Namun, mereka menegaskan bahwa tidak dapat digeneralisasikan seolah-olah pendidikan dokter spesialis penuh dengan kekerasan. Hal tersebut dapat merugikan citra profesi.
“Jika ada pelanggaran, harus ditindak secara tepat melalui mekanisme yang berlaku, bukan dengan menciptakan kesan buruk terus-menerus,” demikian pernyataan dari Guru Besar FK UI.
7. Penyelesaian masalah akses, mutu, dan SDM
Kemenkes menyatakan bahwa semua kebijakan dibuat untuk mengatasi kekurangan tenaga kesehatan dan meningkatkan pelayanan.
Guru Besar FK UI menyatakan bahwa masalah tersebut memang nyata, tetapi solusinya harus hati-hati dan berbasis bukti. Pendidikan dokter tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja, tetapi juga membentuk profesional yang memiliki kompetensi dan tanggung jawab besar.
“Jangan disederhanakan hanya untuk mencapai target cepat, karena dampaknya bisa serius bagi keselamatan pasien,” tegas Guru Besar FK UI.
Polemik pendidikan kesehatan
Polemik terkait pendidikan kesehatan ini dimulai ketika para Guru Besar FK UI mengirim surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto pada Jumat, 16 Mei 2025. Surat tersebut terkait perubahan tata kelola Kolegium akibat Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.
Para Guru Besar FK UI menilai bahwa keberadaan kedua regulasi tersebut telah membuat Kolegium tidak lagi independen, yang berpotensi menurunkan standar kedokteran di Indonesia.
Para Guru Besar FK UI juga menyoroti mutasi yang dilakukan Kemenkes terhadap dokter di beberapa Rumah Sakit yang memicu polemik dan protes. Mereka menilai mutasi tersebut berpotensi mengganggu kesinambungan dokter spesialis dan subspesialis.